Definisi Hukum

Apa itu IMB / PBG?

PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) — sebelumnya dikenal sebagai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) — adalah izin wajib dari pemerintah daerah sebelum memulai konstruksi bangunan. Sejak UU Cipta Kerja 2020, IMB resmi digantikan oleh PBG. Bangunan tanpa PBG berstatus ilegal dan dapat dibongkar paksa oleh pemerintah.

Dasar Hukum

UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja); PP No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung

Contoh Kasus & Penerapan

Anda membeli rumah second dari penjual. Minta penjual menunjukkan IMB atau PBG. Jika tidak ada, Anda membeli rumah yang secara teknis ilegal — dan kelak akan kesulitan mengurus SLF (Sertifikat Laik Fungsi) maupun menjualnya kembali.

Butuh bantuan terkait IMB / PBG?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Akta Hibah Tanah Pre-Project Selling Akta Perjanjian Pemanfaatan Lahan Akta Pembagian Hak Bersama PPh Final Pengalihan Tanah BPHTB

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.