Definisi Hukum

Apa itu Oposisi Merek (Sanggahan Merek)?

Oposisi Merek — hak hukum pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atau sanggahan tertulis kepada DJKI atas permohonan pendaftaran merek pihak lain yang sedang berada dalam masa pengumuman (berita resmi merek), karena diduga memiliki persamaan pada pokoknya atau beritikad tidak baik.

Dasar Hukum

Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Contoh Kasus & Penerapan

Selama masa pengumuman 2 bulan di DJKI, pemilik brand asli dapat menyewa Konsultan HKI untuk mengajukan surat oposisi agar merek tiruan milik kompetitor ditolak penerbitan sertifikatnya.

Butuh bantuan terkait Oposisi Merek (Sanggahan Merek)?

Temukan Pengacara Hak Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

⚙️ Legal Interactive Tools

Simulasi & Tool Terkait: Oposisi Merek (Sanggahan Merek)

Hitung simulasi dan estimasi biaya resmi atau draf dokumen terkait istilah oposisi merek (sanggahan merek).

Pasal 20 & 21 UU No. 20/2016Checker

Cek Kelayakan Nama Merek: Deteksi Risiko Ditolak DJKI

Evaluasi nama merek Anda berdasarkan 12 indikator penolakan Pasal 20 & 21 UU Merek (kemiripan pada pokoknya, nama umum, deskriptif, atau iktikad tidak baik).

Buka Cek Kelayakan Merek→

PP 28/2019 PNBP DJKICalculator

Kalkulator Biaya Pendaftaran Merek DJKI (PNBP & Jasa)

Hitung total biaya pendaftaran merek dagang: tarif PNBP resmi Kemenkumham (UMKM vs Umum) per kelas barang/jasa dan estimasi jasa konsultan terdaftar.

Buka Biaya Daftar Merek DJKI→

Panduan & Prosedur Hukum Terkait

Langkah Hukum Somasi & Tuntutan Ganti Rugi Pelanggaran Merek Dagang di Marketplace

Pemilik merek terdaftar berhak menghentikan peredaran barang tiruan di marketplace melalui kombinasi mekanisme Notice-and-Take-Down berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 dan somasi resmi kuasa hukum. Jika somasi penghentian penjualan dan ganti rugi diabaikan dalam tenggat 7 hingga 14 hari kalender, pemilik merek dapat mendaftarkan gugatan ganti rugi perdata ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 83 UU No. 20 Tahun 2016 atau pelaporan pidana delik aduan Pasal 100.

Langkah Menghadapi Oposisi dan Sanggahan Merek di DJKI: Cara Menyusun Surat Tanggapan Resmi

Pendaftaran merek Anda disanggah pihak ketiga saat masa pengumuman Berita Resmi Merek? Ajukan surat tanggapan bantahan resmi ke DJKI dalam 2 bulan. Pahami dalil pembelaan fonetik, kelas Niza, dan prinsip first-to-file.

Penghapusan Merek Tidak Digunakan 3 Tahun: Cara Menggugat

Pihak ketiga yang berkepentingan dapat menggugat penghapusan merek terdaftar ke Pengadilan Niaga jika merek tidak dipakai selama 3 tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 74 UU No. 20 Tahun 2016. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023 kini memperpanjang batas pembuktian tersebut menjadi 5 tahun untuk melindungi pelaku usaha.