Definisi Hukum

Apa itu Daluwarsa?

Daluwarsa adalah batas waktu di mana seseorang kehilangan haknya untuk mengajukan tuntutan atau gugatan hukum karena tidak bertindak dalam jangka waktu yang ditetapkan undang-undang. Daluwarsa berbeda untuk setiap jenis perkara: 30 tahun untuk hak kebendaan, 5 tahun untuk wanprestasi, 1 tahun untuk tindak pidana ringan, dll.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 1967–1977 KUHPerdata; Pasal 78–80 KUHP

Contoh Kasus & Penerapan

Anda merasa dirugikan dalam transaksi bisnis 10 tahun lalu. Anda ingin menggugat wanprestasi. Namun berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata, daluwarsa untuk gugatan perdata umum adalah 30 tahun — Anda masih bisa menggugat. Tapi jika tindakannya berupa penipuan pidana (Pasal 378 KUHP), ancaman penjaranya 4 tahun sehingga daluwarsanya hanya 12 tahun — sudah lewat.

Butuh bantuan terkait Daluwarsa?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Daluwarsa?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

AdvokatActio PaulianaBatal Demi HukumInjunctionGanti RugiDapat Dibatalkan

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.