Definisi Hukum

Apa itu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu?

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah kreasi rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen semikonduktor, di mana sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu (microchip). Hak DTLST dilindungi selama 10 tahun.
Advertisement

Dasar Hukum

UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Contoh Kasus & Penerapan

Perusahaan teknologi mikroelektronika merancang pola tata letak transistor pada chip silikon untuk sensor IoT. Desain tiga dimensi sirkuit tersebut didaftarkan ke DJKI agar tidak dapat disalin atau dicetak ulang oleh pabrik semikonduktor pesaing selama 10 tahun.

Butuh bantuan terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu?

Temukan Konsultan Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Hak Terkait (Neighboring Rights)Royalti Musik & LMKNPerlindungan Varietas Tanaman (PVT)Lisensi PatenPengalihan Hak atas MerekInvensi yang Dapat Dipatenkan

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.