Definisi Hukum

Apa itu Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)?

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman atau pemilik varietas untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakannya selama kurun waktu 20 tahun (tanaman semusim) atau 25 tahun (tanaman tahunan). Syarat varietas harus baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.
Advertisement

Dasar Hukum

UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Contoh Kasus & Penerapan

Seorang ahli genetika pertanian menyilangkan varietas padi lokal sehingga menghasilkan galur padi baru yang tahan hama wereng dan panen dalam 60 hari. Pemulia tersebut mendaftarkan hak PVT ke Kementerian Pertanian untuk mendapatkan royalti dari setiap perbanyakan bibit komersial.

Butuh bantuan terkait Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)?

Temukan Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Hak Terkait (Neighboring Rights)Royalti Musik & LMKNHak Ekonomi PenciptaLisensi PatenDesain Tata Letak Sirkuit TerpaduInvensi yang Dapat Dipatenkan

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.