Definisi Hukum

Apa itu Domain Publik?

Domain publik adalah karya yang sudah tidak dilindungi hak cipta — karena masa perlindungannya habis atau pencipta secara eksplisit melepas haknya. Karya dalam domain publik bisa digunakan siapa saja tanpa izin dan tanpa membayar royalti. Di Indonesia, karya masuk domain publik 70 tahun setelah pencipta meninggal.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 58–59 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Contoh Kasus & Penerapan

Karya Chairil Anwar (meninggal 1949) sudah berada dalam domain publik sejak 2019 (70 tahun kemudian). Puisi-puisinya bisa dicetak ulang, diadaptasi menjadi film, atau dijadikan buku oleh siapa saja tanpa perlu izin dari ahli warisnya dan tanpa membayar royalti.

Butuh bantuan terkait Domain Publik?

Temukan Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Kekayaan Intelektual (HAKI)Pembajakan HAKIPlagiarismeHak Moral PenciptaHak CiptaPlagiarisme (Pelanggaran Hak Cipta)

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.