Definisi Hukum

Apa itu Due Diligence?

Due diligence (uji tuntas) adalah proses investigasi menyeluruh atas kondisi hukum, keuangan, dan operasional sebuah perusahaan sebelum akuisisi, merger, atau investasi besar. Tujuannya: menemukan risiko tersembunyi (utang, sengketa, pelanggaran izin) sebelum terlambat. Hasilnya berupa laporan legal audit yang menjadi dasar negosiasi harga dan syarat transaksi.
Advertisement

Dasar Hukum

Best practice korporasi; tidak diatur dalam satu UU khusus

Contoh Kasus & Penerapan

Anda ingin membeli 60% saham sebuah perusahaan F&B. Sebelum tanda tangan SPA (Sale and Purchase Agreement), tim pengacara Anda melakukan due diligence selama 3 minggu. Mereka menemukan perusahaan itu punya tunggakan pajak Rp 2 miliar yang belum terungkap. Harga beli Anda pun dinegosiasi ulang.

Butuh bantuan terkait Due Diligence?

Temukan Notaris / Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Due Diligence?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

KonsolidasiDue Diligence HukumPMAAkuisisiMergerJoint Venture

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.