Definisi Hukum

Apa itu Surat Permintaan Penjelasan Data (SP2DK)?

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) — surat resmi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak untuk meminta klarifikasi atas adanya dugaan ketidaksesuaian data pelaporan pajak dengan data sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Dasar Hukum

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Contoh Kasus & Penerapan

SP2DK adalah alarm pengingat dari kantor pajak. Wajib Pajak diberikan waktu 14 hari kerja untuk memberikan tanggapan resmi sebelum KPP meningkatkan status menjadi pemeriksaan formal.

Butuh bantuan terkait Surat Permintaan Penjelasan Data (SP2DK)?

Temukan Pengacara Perpajakan / Konsultan Pajak terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

⚙️ Legal Interactive Tools

Simulasi & Tool Terkait: Surat Permintaan Penjelasan Data (SP2DK)

Hitung simulasi dan estimasi biaya resmi atau draf dokumen terkait istilah surat permintaan penjelasan data (sp2dk).

Pasal 9 & 13 UU KUPCalculator

Kalkulator Sanksi Bunga & Denda Keterlambatan Pajak

Hitung denda administrasi keterlambatan lapor SPT serta sanksi bunga bulanan tarif Kemenkeu berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Buka Denda & Bunga Pajak→

Direktorat Jenderal PajakCalendar

Kalender Pajak & Jadwal Batas Waktu SPT Masa / Tahunan

Jadwal resmi tenggat pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh 21, PPh 23, PPN, serta SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan Usaha dengan reminder.

Buka Kalender Deadline Pajak→

Panduan & Prosedur Hukum Terkait

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 ayat 3 UU KUP & Coretax 2026

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah investigasi intelijen DJP untuk menemukan indikasi tindak pidana perpajakan sebelum terbit Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi pidana dengan memanfaatkan Pasal 8 ayat (3) UU KUP jo. PMK 177/PMK.03/2022 melalui pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, melunasi pajak kurang bayar, dan menyetor sanksi denda 100% via Coretax DJP.

Keberatan Pajak atas SKPKB: Syarat, Batas 3 Bulan, Sanksi

Keberatan pajak atas SKPKB wajib diajukan maksimal 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan dikirim dengan melunasi pokok pajak yang disetujui pada pembahasan akhir (Pasal 25 UU KUP). Penolakan permohonan keberatan oleh Direktur Jenderal Pajak memicu sanksi administratif berupa denda 30 persen dari sisa pajak yang belum dibayar.

Strategi Menjawab Surat SP2DK Pajak dalam 14 Hari Kerja: Contoh Tanggapan & Cara Klarifikasi AR

Menerima SP2DK dari kantor pajak? Wajib tanggapi tertulis maksimal 14 hari kalender. Pelajari cara klarifikasi selisih omzet, rekonsiliasi data faktur, dan tips menghadiri pertemuan dengan Account Representative.