Definisi Hukum

Apa itu Uang Penghargaan Masa Kerja?

UPMK (Uang Penghargaan Masa Kerja) adalah kompensasi tambahan yang diterima karyawan saat PHK — di luar uang pesangon — sebagai penghargaan atas lama pengabdian. Besarnya berkisar 2–10 bulan gaji tergantung lama kerja (mulai dari 3 tahun). UPMK hanya berlaku untuk PHK atas inisiatif perusahaan.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003; PP No. 35 Tahun 2021

Contoh Kasus & Penerapan

Anda bekerja 12 tahun dan di-PHK karena efisiensi. Perhitungan UPMK: masa kerja 12 tahun = 5 bulan gaji. Ditambah uang pesangon 9 bulan gaji (masa kerja 8 tahun ke atas) dan uang penggantian hak (cuti yang belum diambil). Total paket PHK Anda lebih dari 14 bulan gaji.

Butuh bantuan terkait Uang Penghargaan Masa Kerja?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Uang Penghargaan Masa Kerja?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

PesangonUang Penggantian HakLemburUang PesangonUpah MinimumPHK

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.