Definisi Hukum

Apa itu Upah Minimum?

Upah minimum adalah batas terendah upah yang boleh dibayarkan pengusaha kepada karyawan — ditetapkan oleh gubernur setiap tahun berdasarkan formula yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ada UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang nilainya bisa lebih tinggi dari UMP.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 88A–88F UU No. 13 Tahun 2003 yang diubah UU Cipta Kerja; PP No. 51 Tahun 2023

Contoh Kasus & Penerapan

UMK Kota Bandung 2024 ditetapkan Rp 4.209.371/bulan. Perusahaan tidak boleh membayar karyawan di bawah angka ini — meski karyawan bersedia. Pengusaha yang membayar di bawah UMK bisa dipidana penjara 1–4 tahun dan/atau denda Rp 100–400 juta.

Butuh bantuan terkait Upah Minimum?

Temukan Pengacara terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Upah Minimum?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Uang Penghargaan Masa KerjaSurat PeringatanUang Penggantian HakLemburBPJS KetenagakerjaanUang Pesangon

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.