Definisi Hukum

Apa itu Arm's Length Principle (PKKU)?

Arm's Length Principle atau Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) adalah standar internasional perpajakan yang mensyaratkan syarat dan harga transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sebanding dengan syarat dan harga transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak berhubungan istimewa dalam kondisi serupa.

Dasar Hukum

Pasal 18 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP jo. PMK No. 172 Tahun 2023

Contoh Kasus & Penerapan

Saat memberikan pinjaman modal kepada anak perusahaan, Anda wajib mengenakan tingkat suku bunga yang wajar sesuai bunga pinjaman bank umum komersial. Jika Anda memberikan bunga 0% tanpa alasan ekonomi valid, DJP akan mengoreksinya berdasarkan prinsip PKKU.

Butuh bantuan terkait Arm's Length Principle (PKKU)?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Coretax System Faktur Pajak Digunggung Nota Retur Pajak Peninjauan Kembali Pajak Tax Treaty (P3B)Transfer Pricing

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.