Definisi Hukum

Apa itu Faktur Pajak Digunggung?

Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang tidak mencantumkan identitas pembeli serta tanda tangan penjual, yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pedagang Eceran saat melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak secara langsung kepada konsumen akhir. Bentuk faktur ini dapat berupa bon kontan, struk kasir, karcis, atau invoice retail.

Dasar Hukum

Pasal 13 ayat (5a) UU No. 42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP jo. PER-03/PJ/2022

Contoh Kasus & Penerapan

Anda mengoperasikan jaringan minimarket yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Setiap kali pelanggan membeli barang belanjaan, struk kasir komputer yang dicetak sudah berfungsi sebagai faktur pajak digunggung sah tanpa perlu meminta KTP atau NPWP pelanggan.

Butuh bantuan terkait Faktur Pajak Digunggung?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Surat Keterangan Fiskal (SKF)Nota Retur Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Coretax System Transfer Pricing Arm's Length Principle (PKKU)

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.