Definisi Hukum

Apa itu Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak?

Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak adalah surat resmi yang diterbitkan oleh KPP atas permohonan wajib pajak yang menerangkan bahwa wajib pajak tersebut dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan pajak tertentu (seperti PPh 22 impor, PPh 23, atau PPh Final pengalihan tanah/bangunan) karena memenuhi kriteria undang-undang.

Dasar Hukum

Pasal 22 dan 23 UU PPh jo. Peraturan Dirjen Pajak terkait tata cara penerbitan SKB Pemotongan/Pemungutan

Contoh Kasus & Penerapan

Anda adalah pengusaha UMKM yang memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% PP 55/2022. Saat memberikan jasa kepada badan BUMN, Anda menunjukkan SKB PPh 23 agar BUMN tersebut tidak memotong pajak 2% dari tagihan Anda.

Butuh bantuan terkait Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Surat Keterangan Fiskal (SKF)Penagihan Seketika dan Sekaligus Penyanderaan Wajib Pajak (Gijzeling)Coretax System Faktur Pajak Digunggung Nota Retur Pajak

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.