Definisi Hukum

Apa itu Nota Retur Pajak?

Nota Retur Pajak adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli ketika mengembalikan sebagian atau seluruh barang kena pajak yang dibeli kepada Pengusaha Kena Pajak penjual karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Dokumen ini berfungsi mengurangi Pajak Keluaran bagi penjual dan mengurangi Pajak Masukan bagi pembeli pada masa pajak terjadinya pengembalian barang.

Dasar Hukum

Pasal 5A UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP jo. PMK No. 65/PMK.03/2010

Contoh Kasus & Penerapan

Toko Anda membeli 50 unit monitor komputer dan telah menerima faktur pajak masukan. Setelah dicek, 5 unit monitor rusak dan dikembalikan ke suplier. Anda wajib menerbitkan Nota Retur agar suplier memotong PPN Keluaran dan Anda menyesuaikan PPN Masukan di SPT Masa PPN.

Butuh bantuan terkait Nota Retur Pajak?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Surat Keterangan Fiskal (SKF)Penagihan Seketika dan Sekaligus Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Faktur Pajak Coretax System Faktur Pajak Digunggung Arm's Length Principle (PKKU)

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.