Definisi Hukum

Apa itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi tidak langsung yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang kena pajak dan jasa kena pajak dalam peredarannya dari produsen ke konsumen akhir di dalam Daerah Pabean Indonesia. Tarif umum PPN saat ini adalah 11% (dan diamanatkan menjadi 12% sesuai ketentuan UU HPP) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui penerbitan Faktur Pajak resmi.

Dasar Hukum

UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP jo. Pasal 7 ayat (1) UU HPP

Contoh Kasus & Penerapan

PPN itu seperti biaya layanan ekstra di restoran. Saat Anda makan seharga Rp 100 ribu dan melihat tagihan menjadi Rp 111 ribu, selisih 11% tersebut adalah PPN yang dititipkan restoran kepada Anda untuk disetor ke negara.

Butuh bantuan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Faktur Pajak PPN PPh 23 Pengusaha Kena Pajak (PKP)PPh 25 Faktur Pajak Digunggung Nota Retur Pajak PPh 29 E-Faktur

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.