Definisi Hukum

Apa itu Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha perorangan atau badan hukum yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pengusaha dengan peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4,8 miliar setahun wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut PPN dari pembeli, menerbitkan Faktur Pajak digital (e-Faktur), serta menyetorkan dan melaporkan SPT Masa PPN bulanan.

Dasar Hukum

Pasal 3A UU No. 42 Tahun 2009 stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP jo. PMK No. 197/PMK.03/2013

Contoh Kasus & Penerapan

Jika omzet bisnis Anda tiba-tiba menyentuh Rp 4,8 miliar di bulan Oktober, Anda wajib mendaftarkan diri sebagai PKP paling lambat akhir November. Jika terlambat, DJP bisa menagih PPN mundur beserta denda administratif yang merugikan arus kas perusahaan.

Butuh bantuan terkait Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Temukan Kantor Akuntan Publik / Konsultan Pajak terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

E-Bupot Surat Ketetapan Pajak PKP Surat Paksa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Faktur Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Bukti Potong

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.