Definisi Hukum

Apa itu Bukti Potong?

Bukti Potong adalah dokumen yang diberikan oleh pemotong pajak (perusahaan atau institusi) kepada wajib pajak sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong dari penghasilan yang dibayarkan. Bukti Potong PPh 21 (formulir 1721-A1) digunakan karyawan untuk melaporkan SPT Tahunan. Wajib pajak berhak meminta bukti potong dari setiap pihak yang memotong pajaknya.

Dasar Hukum

Pasal 23 ayat (1a) UU PPh; PER-02/PJ/2024

Contoh Kasus & Penerapan

Kantor Anda memotong PPh 21 dari gaji Anda selama setahun. Di bulan Januari tahun berikutnya, minta bagian keuangan untuk menerbitkan Bukti Potong 1721-A1. Dokumen ini Anda lampirkan saat mengisi SPT Tahunan — sebagai bukti bahwa pajak Anda sudah dipotong dan disetor oleh kantor.

Butuh bantuan terkait Bukti Potong?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

PPh Pasal 26 PPh Pasal 23 PPh 21 SPT Masa PPh 23 Pengusaha Kena Pajak (PKP)E-Bupot Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)Pemeriksaan Pajak Restitusi Pajak SPT Tahunan

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.