Definisi Hukum

Apa itu SPT Masa?

SPT Masa adalah formulir pelaporan pajak bulanan yang wajib disampaikan wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melaporkan pemotongan, pemungutan, atau penyetoran pajak dalam satu masa pajak (satu bulan kalender). Pelaporan ini mencakup PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN.

Dasar Hukum

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP

Contoh Kasus & Penerapan

Perusahaan Anda mempekerjakan 20 karyawan dan menyewa kantor ruko setiap bulan. Anda wajib memotong PPh 21 dari gaji karyawan serta PPh 4 ayat (2) atas sewa ruko, menyetorkannya ke kas negara sebelum tanggal 10 atau 15 bulan berikutnya, lalu melaporkan SPT Masa ke DJP sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

Butuh bantuan terkait SPT Masa?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

PPh Pasal 22 PPh Pasal 26 PPh Pasal 23 PPh Pasal 4 Ayat 2 PPh Final Pengalihan Tanah E-FIN (Electronic Filing Identification Number)Bukti Potong SPT Tahunan BPHTB

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.