Definisi Hukum

Apa itu PPh Pasal 4 Ayat 2?

PPh Pasal 4 ayat (2) (PPh Final) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang pemotongannya bersifat tuntas dan final, sehingga penghasilan tersebut tidak digabungkan dengan penghasilan reguler lainnya dalam penghitungan pajak akhir tahun. Objek pajaknya meliputi sewa tanah/bangunan (10%), pengalihan hak atas tanah/bangunan (2,5%), bunga deposito, hadiah undian, dan jasa konstruksi.

Dasar Hukum

Pasal 4 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP jo. PP No. 34 Tahun 2016

Contoh Kasus & Penerapan

Anda menyewakan ruko milik pribadi kepada kantor cabang bank senilai Rp 120 juta per tahun. Bank penyewa akan langsung memotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% (Rp 12 juta). Anda cukup melaporkan penghasilan dan bukti potong ini di bagian 'Penghasilan Dikenakan Pajak Final' pada SPT Tahunan Anda tanpa menambah pajak kurang bayar.

Butuh bantuan terkait PPh Pasal 4 Ayat 2?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

PPh Final UMKM Kredit Pajak PPh Badan PPh Pasal 22 PPh Pasal 26 PPh Pasal 23 SPT Masa

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.