Definisi Hukum

Apa itu PPh Final UMKM?

PPh Final UMKM adalah skema tarif pajak penghasilan khusus sebesar 0,5% dari omzet bruto yang diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan usaha dengan omzet tahunan tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Wajib pajak orang pribadi UMKM menikmati batasan omzet tidak kena pajak hingga Rp 500 juta setahun berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dasar Hukum

PP No. 23 Tahun 2018 jo. PP No. 55 Tahun 2022 dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP

Contoh Kasus & Penerapan

Anda mengelola kedai kopi dengan omzet Rp 600 juta dalam setahun sebagai wajib pajak orang pribadi. Karena ada batasan omzet bebas pajak Rp 500 juta, Anda hanya membayar PPh Final 0,5% atas selisih omzet Rp 100 juta, yaitu sebesar Rp 500.000 untuk setahun penuh.

Butuh bantuan terkait PPh Final UMKM?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Kompensasi Kerugian Fiskal Kredit Pajak Penyusutan Fiskal PPh Pasal 26 PPh Pasal 4 Ayat 2 PPh Badan

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.