Definisi Hukum

Apa itu PPh Badan?

PPh Badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas laba bersih fiskal yang diperoleh perseroan terbatas (PT), commanditaire vennootschap (CV), yayasan, atau bentuk badan usaha lainnya dalam satu tahun pajak. Tarif umum PPh Badan saat ini adalah 22%, dengan fasilitas pengurangan tarif 50% (menjadi 11%) berdasarkan Pasal 31E UU PPh untuk omzet bruto hingga Rp 4,8 miliar.

Dasar Hukum

Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP

Contoh Kasus & Penerapan

PT Anda mencatat peredaran bruto Rp 3 miliar dengan laba bersih fiskal Rp 200 juta pada akhir tahun buku. Mengingat omzet di bawah Rp 4,8 miliar, PT Anda berhak memakai fasilitas Pasal 31E sehingga tarif efektif menjadi 11%, menghasilkan pajak terutang sebesar Rp 22 juta di SPT Tahunan Badan 1771.

Butuh bantuan terkait PPh Badan?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

PPh Final UMKM Kompensasi Kerugian Fiskal Kredit Pajak Penyusutan Fiskal Transfer Pricing PPh Pasal 26 PPh Pasal 23 PPh Pasal 4 Ayat 2 SPT Tahunan

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.