Definisi Hukum

Apa itu Kompensasi Kerugian Fiskal?

Kompensasi Kerugian Fiskal adalah hak wajib pajak badan atau orang pribadi pembukuan untuk memperhitungkan rugi bersih fiskal tahun berjalan sebagai pengurang laba bersih fiskal pada tahun-tahun pajak berikutnya. Hak kompensasi kerugian ini berlaku secara berturut-turut hingga paling lama 5 tahun buku berikutnya.

Dasar Hukum

Pasal 6 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP

Contoh Kasus & Penerapan

PT Anda mengalami rugi operasional fiskal Rp 200 juta pada tahun 2024 akibat biaya riset. Pada tahun 2025, perusahaan membukukan laba fiskal Rp 300 juta. Kerugian Rp 200 juta dapat dikompensasikan langsung, sehingga dasar pengenaan PPh Badan tahun 2025 hanya tersisa Rp 100 juta.

Butuh bantuan terkait Kompensasi Kerugian Fiskal?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Penyusutan Fiskal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Surat Tagihan Pajak (STP)PPh Final UMKM Kredit Pajak PPh Badan

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.