Definisi Hukum

Apa itu Kredit Pajak?

Kredit Pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak di muka (seperti angsuran PPh 25) atau dipotong/dipungut oleh pihak ketiga (seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 24) yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang jumlah pajak terutang pada akhir tahun pajak. Selisih antara pajak terutang dan kredit pajak menentukan status nihil, kurang bayar (PPh 29), atau lebih bayar (restitusi).

Dasar Hukum

Pasal 28 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP

Contoh Kasus & Penerapan

Pajak penghasilan terutang PT Anda pada akhir tahun adalah Rp 100 juta. Sepanjang tahun, perusahaan telah dipotong PPh 23 sebesar Rp 30 juta dan menyetor angsuran PPh 25 sebesar Rp 40 juta. Total kredit pajak Anda adalah Rp 70 juta, sehingga sisa pajak yang harus dilunasi (PPh 29) tinggal Rp 30 juta.

Butuh bantuan terkait Kredit Pajak?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Kompensasi Kerugian Fiskal Penyusutan Fiskal Surat Tagihan Pajak (STP)PPh Final UMKM PPh Pasal 4 Ayat 2 PPh Badan SPT Tahunan

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.