Definisi Hukum

Apa itu Penyusutan Fiskal?

Penyusutan Fiskal adalah alokasi pembebanan biaya pengeluaran atas perolehan harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight line) atau saldo menurun (declining balance) sesuai kelompok harta yang ditetapkan undang-undang perpajakan. Pengelompokan terdiri atas Kelompok 1 (4 tahun), Kelompok 2 (8 tahun), Kelompok 3 (16 tahun), Kelompok 4 (20 tahun), dan Bangunan.

Dasar Hukum

Pasal 11 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP jo. PMK No. 72 Tahun 2023

Contoh Kasus & Penerapan

Perusahaan Anda membeli mesin server seharga Rp 80 juta yang masuk Kelompok 1 (masa manfaat 4 tahun). Jika memakai metode garis lurus, biaya penyusutan fiskal yang dapat dibebankan sebagai pengurang laba bruto adalah Rp 20 juta per tahun selama 4 tahun berturut-turut.

Butuh bantuan terkait Penyusutan Fiskal?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper)Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Surat Tagihan Pajak (STP)PPh Final UMKM Kompensasi Kerugian Fiskal Kredit Pajak PPh Badan

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.