Definisi Hukum

Apa itu Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper)?

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) DJP untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Bukper berada di ranah penegakan hukum pidana pajak sebelum perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan formal.

Dasar Hukum

Pasal 43A UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP jo. PMK No. 177/PMK.03/2022

Contoh Kasus & Penerapan

Perusahaan diduga menerbitkan faktur pajak fiktif (tidak berdasarkan transaksi ekonomi nyata). Tim pemeriksa DJP akan menerbitkan Surat Perintah Bukper untuk menggeledah data transaksi. Wajib pajak dapat menghindari pidana dengan memanfaatkan Pasal 8 ayat (3) UU KUP melalui pengakuan dan pembayaran denda 100%.

Butuh bantuan terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper)?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Peninjauan Kembali Pajak Banding Pajak Keberatan Pajak Pemeriksaan Pajak Penyusutan Fiskal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Surat Tagihan Pajak (STP)

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.