Definisi Hukum

Apa itu Keberatan Pajak?

Keberatan Pajak adalah upaya hukum administratif yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB) atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga yang dianggap tidak tepat. Surat keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak.

Dasar Hukum

Pasal 25 dan Pasal 26 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP

Contoh Kasus & Penerapan

Pemeriksa pajak menetapkan PT Anda kurang bayar Rp 500 juta melalui SKPKB karena koreksi omzet yang tidak disepakati. Anda berhak mengajukan Surat Keberatan tertulis disertai argumen hukum dan bukti pembukuan tandingan dalam waktu 3 bulan ke Kantor Wilayah DJP.

Butuh bantuan terkait Keberatan Pajak?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Peninjauan Kembali Pajak Banding Pajak Tax Treaty (P3B)Surat Ketetapan Pajak Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper)Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Surat Tagihan Pajak (STP)

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.