Definisi Hukum

Apa itu Pemeriksaan Pajak?

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional oleh pemeriksa pajak DJP berdasarkan standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan bermuara pada Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Dasar Hukum

Pasal 29 sampai Pasal 31 UU No. 6 Tahun 1983 stdd UU HPP jo. PMK No. 17/PMK.03/2013 jo. PMK No. 184/PMK.03/2015

Contoh Kasus & Penerapan

Pemeriksaan pajak tidak selalu berarti Anda melakukan kejahatan. Seringkali, ini dipicu oleh hal administratif seperti SPT Lebih Bayar. Di sinilah Konsultan Pajak berperan sebagai perisai Anda untuk menghadapi argumen pemeriksa dengan dasar hukum yang setara.

Butuh bantuan terkait Pemeriksaan Pajak?

Temukan Kantor Akuntan Publik / Konsultan Pajak terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

E-Bupot Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Surat Ketetapan Pajak NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)Bukti Potong Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper)Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Surat Tagihan Pajak (STP)Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Restitusi Pajak

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.