Definisi Hukum

Apa itu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan jumlah penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenakan pajak penghasilan, yang berfungsi sebagai instrumen jaring pengaman sosial untuk melindungi kebutuhan dasar hidup layak wajib pajak dan tanggungan keluarganya. Besaran PTKP dasar untuk wajib pajak orang pribadi lajang adalah Rp 54.000.000 per tahun (Rp 4.500.000 per bulan), ditambah tunjangan untuk status kawin dan tanggungan anak maksimal 3 orang.

Dasar Hukum

Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2008 stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP jo. PMK No. 101/PMK.010/2016

Contoh Kasus & Penerapan

Saat ini, jika Anda lajang tanpa tanggungan dan gaji Anda di bawah Rp 4,5 juta sebulan (Rp 54 juta setahun), Anda bebas dari potongan PPh 21. Namun ingat, Anda tetap wajib lapor SPT Tahunan dengan status Nihil.

Butuh bantuan terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?

Temukan Konsultan Pajak terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Pengusaha Kena Pajak (PKP)E-Bupot PKP Surat Paksa Pajak Pemeriksaan Pajak Bukti Potong SPT Tahunan

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.