Definisi Hukum

Apa itu PKP?

PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dan diwajibkan memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN. Pengusaha wajib mengukuhkan diri sebagai PKP jika omzet bruto melebihi Rp 4,8 miliar per tahun. Di bawah itu, PKP bersifat sukarela.

Dasar Hukum

Pasal 3A UU PPN; PMK No. 197/PMK.03/2013

Contoh Kasus & Penerapan

Omzet bisnis Anda mencapai Rp 5 miliar tahun ini. Anda wajib mendaftarkan diri sebagai PKP ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat. Setelah dikukuhkan, setiap transaksi Anda harus dilengkapi faktur pajak, dan setiap bulan Anda wajib lapor SPT Masa PPN.

Butuh bantuan terkait PKP?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

E-Bupot Surat Ketetapan Pajak Surat Paksa Pajak Surat Setoran Pajak (SSP)Pengusaha Kena Pajak (PKP)Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.