Definisi Hukum

Apa itu Surat Setoran Pajak (SSP)?

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan sarana administrasi lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (bank persepsi atau kantor pos). Dalam era administrasi modern, SSP fisik telah digantikan oleh Bukti Penerimaan Negara (BPN) elektronik yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) valid berbasis kode e-Billing.

Dasar Hukum

Pasal 1 angka 14 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP jo. PMK No. 242/PMK.03/2014

Contoh Kasus & Penerapan

Saat ini SSP kertas sudah hampir tidak digunakan. Anda wajib membuat kode e-Billing melalui DJP Online terlebih dahulu, kemudian membayarnya via M-Banking atau ATM. Simpan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti sah.

Butuh bantuan terkait Surat Setoran Pajak (SSP)?

Temukan Konsultan Pajak terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Konsultan Pajak Surat Ketetapan Pajak PKP Surat Paksa Pajak Tax Amnesty E-FIN (Electronic Filing Identification Number)

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.