Definisi Hukum

Apa itu Tax Amnesty?

Tax Amnesty (pengampunan pajak) adalah kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi, dan sanksi pidana perpajakan bagi wajib pajak yang mengungkap harta yang belum dilaporkan — dengan syarat membayar uang tebusan tertentu. Indonesia sudah melaksanakan Tax Amnesty pada 2016-2017 dan 2022.

Dasar Hukum

UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak; UU No. 7 Tahun 2021 (HPP) untuk Program Pengungkapan Sukarela

Contoh Kasus & Penerapan

Anda memiliki rekening di luar negeri senilai USD 100.000 yang belum pernah dilaporkan di SPT. Dalam program Tax Amnesty, Anda mengungkap dan membayar uang tebusan. Sebagai gantinya, DJP tidak akan memeriksa asal-usul harta tersebut dan tidak ada sanksi pajak maupun pidana.

Butuh bantuan terkait Tax Amnesty?

Temukan Konsultan Pajak terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

PPh Final Pengalihan Tanah Konsultan Pajak Surat Ketetapan Pajak Surat Paksa Pajak Program Pengungkapan Sukarela (PPS)E-FIN (Electronic Filing Identification Number)Surat Setoran Pajak (SSP)

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.