Definisi Hukum

Apa itu Program Pengungkapan Sukarela (PPS)?

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program pengampunan pajak jilid II yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak melaporkan atau mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan dalam Tax Amnesty 2016 atau SPT Tahunan 2020 dengan tarif PPh Final khusus tanpa sanksi pidana.

Dasar Hukum

Bab V Pasal 5 sampai Pasal 12 UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Contoh Kasus & Penerapan

Seorang wajib pajak memiliki simpanan rekening bank atau emas batangan perolehan tahun 2019 yang lupa dimasukkan ke daftar harta SPT. Melalui PPS Kebijakan II, wajib pajak tersebut membayarkan PPh Final tarif 14%–18% agar terbebas dari ancaman denda sanksi 200%.

Butuh bantuan terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS)?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Denda Keterlambatan SPT Sanksi Administrasi Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Restitusi Pajak Dipercepat SPT (Surat Pemberitahuan)Tax Amnesty SPT Tahunan

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.