Definisi Hukum

Apa itu Sanksi Administrasi Pajak?

Sanksi Administrasi Pajak adalah konsekuensi finansial berupa denda, bunga, atau kenaikan yang dikenakan kepada Wajib Pajak akibat kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban formal dan material perpajakan. Besaran tarif bunga per bulan saat ini mengacu pada suku bunga acuan pasar Kemenkeu ditambah uplift margin sesuai ketentuan UU HPP.

Dasar Hukum

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 UU No. 6 Tahun 1983 stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP

Contoh Kasus & Penerapan

Anda terlambat membayar kekurangan pajak SPT Tahunan selama 3 bulan. Selain membayar pokok pajak, Anda wajib membayar sanksi bunga administrasi yang dihitung secara harian/bulanan berdasarkan tarif bunga acuan yang berlaku saat pelanggaran terjadi.

Butuh bantuan terkait Sanksi Administrasi Pajak?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Denda Keterlambatan SPT Program Pengungkapan Sukarela (PPS)Restitusi Pajak Dipercepat Penagihan Seketika dan Sekaligus Penyanderaan Wajib Pajak (Gijzeling)Surat Tagihan Pajak (STP)SPT Tahunan

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.