Definisi Hukum

Apa itu Denda Keterlambatan SPT?

Denda Keterlambatan SPT adalah sanksi administrasi berupa sejumlah nominal uang tetap yang wajib dibayar oleh wajib pajak jika terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam batas waktu yang ditentukan. Besarannya adalah Rp 100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi, Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan, Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN, dan Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya.

Dasar Hukum

Pasal 7 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP

Contoh Kasus & Penerapan

PT Anda baru mengunggah berkas SPT Tahunan Badan pada tanggal 15 Mei (melewati batas akhir 30 April). DJP akan secara otomatis menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) denda keterlambatan sebesar Rp 1.000.000 yang wajib disetor ke kas negara.

Butuh bantuan terkait Denda Keterlambatan SPT?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Program Pengungkapan Sukarela (PPS)Sanksi Administrasi Pajak Restitusi Pajak Dipercepat Penyanderaan Wajib Pajak (Gijzeling)SPT (Surat Pemberitahuan)SPT Tahunan

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.