Definisi Hukum

Apa itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan (Surat Pemberitahuan Tahunan) adalah laporan pajak yang wajib disampaikan wajib pajak kepada DJP setiap tahun — berisi informasi penghasilan, biaya, kredit pajak, dan pajak terutang dalam satu tahun pajak. Batas waktu: 31 Maret (orang pribadi) dan 30 April (badan usaha).

Dasar Hukum

Pasal 3 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP

Contoh Kasus & Penerapan

Anda adalah karyawan tetap yang juga punya penghasilan freelance. Setiap tahun sebelum 31 Maret, Anda wajib melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi (formulir 1770). Anda melaporkan gaji dari kantor (sudah dipotong PPh 21) plus penghasilan freelance — dan menghitung apakah ada pajak kurang bayar atau lebih bayar.

Butuh bantuan terkait SPT Tahunan?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

PPh 21 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)SPT Masa E-FIN (Electronic Filing Identification Number)Denda Keterlambatan SPT Coretax System Sanksi Administrasi Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Kredit Pajak PPh Badan Bukti Potong Program Pengungkapan Sukarela (PPS)SPT (Surat Pemberitahuan)

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.