Definisi Hukum

Apa itu PPh 21?

PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari gaji, honorarium, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Perusahaan bertugas sebagai pemotong pajak: menghitung, memotong dari gaji karyawan, menyetorkan ke kas negara, dan melaporkannya di SPT Masa PPh 21 setiap bulan.

Dasar Hukum

Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh, terakhir diubah UU No. 7 Tahun 2021 (HPP)

Contoh Kasus & Penerapan

Gaji Anda Rp 15 juta per bulan. Perusahaan menghitung PPh 21 berdasarkan tarif progresif setelah dikurangi PTKP. Bagian PPh itu dipotong dari gaji Anda setiap bulan — Anda menerima gaji bersih yang sudah dikurangi pajak. Di akhir tahun, perusahaan memberi Anda bukti potong (1721-A1) untuk dilaporkan di SPT tahunan Anda.

Butuh bantuan terkait PPh 21?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

PPh 23 PPh 25 SPT (Surat Pemberitahuan)PPh 29 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bukti Potong SPT Tahunan

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.