Definisi Hukum

Apa itu PPh 29?

PPh 29 adalah kekurangan pembayaran pajak penghasilan yang muncul di akhir tahun — karena pajak terutang yang sesungguhnya lebih besar dari angsuran PPh 25 yang sudah dibayar sepanjang tahun. PPh 29 wajib dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan ke DJP.

Dasar Hukum

Pasal 29 UU PPh

Contoh Kasus & Penerapan

Pajak PPh badan PT Anda tahun ini Rp 200 juta. Sepanjang tahun, angsuran PPh 25 yang sudah disetor hanya Rp 120 juta (12 × Rp 10 juta). Selisih Rp 80 juta adalah PPh 29 yang harus Anda lunasi sebelum tanggal 30 April. Jika terlambat, kena denda 2% per bulan dari jumlah kurang bayar.

Butuh bantuan terkait PPh 29?

Temukan Konsultan Pajak terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)PPh 21 Faktur Pajak PPN PPh 23 PPh 25

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.