Definisi Hukum

Apa itu Konsultan Pajak?

Konsultan pajak adalah seseorang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak — termasuk perencanaan pajak, pengisian SPT, pendampingan pemeriksaan, dan keberatan/banding pajak. Konsultan pajak di Indonesia wajib memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak dari Dirjen Pajak dan terdaftar di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) atau asosiasi sejenis.

Dasar Hukum

PMK No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak

Contoh Kasus & Penerapan

PT Anda mendapat surat pemeriksaan pajak dari DJP yang menanyakan keabsahan berbagai deduction biaya. Anda menyewa konsultan pajak bersertifikat untuk mendampingi proses pemeriksaan — menyiapkan dokumen pendukung, merespons permintaan data DJP, dan bernegosiasi jika ada koreksi. Biaya jasa konsultan jauh lebih kecil dari potensi kenaikan pajak yang dicegahnya.

Butuh bantuan terkait Konsultan Pajak?

Temukan Konsultan Pajak terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

PPh Final Pengalihan Tanah Surat Ketetapan Pajak BPHTB E-FIN (Electronic Filing Identification Number)Surat Setoran Pajak (SSP)Tax Amnesty

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.