Definisi Hukum

Apa itu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)?

NPWP adalah nomor tanda pengenal wajib pajak yang diterbitkan KPP untuk mengidentifikasi kepatuhan fiskal perorangan dan badan usaha di Indonesia. Kepemilikan NPWP menjadi prasyarat mutlak untuk membuka rekening bank badan, mendirikan perseroan (PT/CV), mengajukan kredit perbankan, memproses perizinan berusaha OSS-RBA, serta menghindari tarif pemotongan pajak lebih tinggi 20% bagi yang belum ber-NPWP.

Dasar Hukum

Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP jo. UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP

Contoh Kasus & Penerapan

Mengurus NPWP Pribadi saat mulai bekerja atau NPWP Badan saat mendirikan perusahaan.

Butuh bantuan terkait NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Faktur Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Pemeriksaan Pajak Bukti Potong Restitusi Pajak E-Faktur

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.