Definisi Hukum

Apa itu Restitusi Pajak?

Restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh negara kepada wajib pajak. Terjadi ketika pajak yang dibayar lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang. Prosesnya bisa memakan waktu lama (3–12 bulan) karena DJP wajib melakukan penelitian atau pemeriksaan sebelum mengembalikan.

Dasar Hukum

Pasal 17–17B UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP

Contoh Kasus & Penerapan

SPT Tahunan PPh Badan PT Anda menunjukkan kredit pajak (PPh 25 yang sudah disetor) lebih besar dari PPh terutang. Ada lebih bayar Rp 200 juta. Anda mengajukan permohonan restitusi ke KPP. DJP melakukan pemeriksaan selama 12 bulan, lalu mengembalikan Rp 200 juta ke rekening perusahaan Anda.

Butuh bantuan terkait Restitusi Pajak?

Temukan Konsultan Pajak terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

E-Bupot Pemeriksaan Pajak NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)Restitusi Pajak Dipercepat Bukti Potong Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)E-Faktur

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.