Definisi Hukum

Apa itu Surat Keterangan Fiskal (SKF)?

Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah dokumen informasi kepatuhan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi seluruh kewajiban formal perpajakannya, seperti telah melaporkan SPT Tahunan dan tidak memiliki tunggakan pajak yang belum diselesaikan.

Dasar Hukum

PMK No. 224/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Fiskal jo. PER-03/PJ/2019

Contoh Kasus & Penerapan

Perusahaan Anda hendak mengikuti tender proyek pengadaan pemerintah di kementerian atau memperpanjang izin pertambangan. Panitia tender mewajibkan SKF dari DJP sebagai bukti mutlak bahwa perusahaan taat pajak dan bebas tunggakan.

Butuh bantuan terkait Surat Keterangan Fiskal (SKF)?

Temukan Konsultan Pajak / Akuntan terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Restitusi Pajak Dipercepat Penagihan Seketika dan Sekaligus Penyanderaan Wajib Pajak (Gijzeling)Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Faktur Pajak Digunggung Nota Retur Pajak

Baca Juga

Tax Due Diligence dalam Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan: Audit Risiko Pajak Tersembunyi

Tax Due Diligence adalah proses audit investigasi menyeluruh terhadap riwayat kepatuhan perpajakan perusahaan target sebelum transaksi merger atau akuisisi (M&A) difinalisasi. Uji tuntas perpajakan bertujuan mendeteksi kewajiban pajak kontinjen, mengukur eksposur risiko denda audit DJP, dan merumuskan klausul ganti rugi (tax indemnity) pada Perjanjian Jual Beli Saham (SPA).

Menghadapi Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) Pajak: Prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Pasal 8 Ayat 3 UU KUP

Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) adalah prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh fungsional pemeriksa intelijen pajak untuk mencari indikasi tindak pidana perpajakan. Wajib Pajak dapat menghentikan eskalasi Bukper ke tahap penyidikan pidana melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Pasal 8 ayat 3 UU KUP) dengan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi denda 100%.

Prosedur Mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak: Syarat Surat Banding, Kuasa Hukum Berizin, dan Uang Titipan 50 Persen

Banding ke Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yudisial terakhir bagi Wajib Pajak yang menolak Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ke Pengadilan Pajak Jakarta, memenuhi syarat formal pelunasan minimal 50% pajak terutang, dan didampingi Kuasa Hukum yang memiliki Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.