Definisi Hukum

Apa itu Letter C?

Letter C adalah buku administrasi desa (buku desa/register desa) yang berisi daftar pemilik tanah di suatu desa berdasarkan hasil pajak bumi zaman kolonial dan era awal kemerdekaan. Letter C bukan sertifikat tanah dan bukan bukti kepemilikan yang kuat, namun bisa digunakan sebagai bukti awal kepemilikan dalam proses konversi ke sertifikat resmi.

Dasar Hukum

Pasal 56 UUPA; PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Contoh Kasus & Penerapan

Tanah nenek moyang Anda hanya tercatat di Letter C desa — nomor persil 44 kelas D.II atas nama kakek Anda. Letter C ini bisa Anda gunakan sebagai bukti awal untuk mengajukan pendaftaran tanah pertama kali ke BPN, baik melalui PTSL maupun pendaftaran sporadik.

Butuh bantuan terkait Letter C?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Konversi Girik ke SHM PTSL SKGR Girik Konversi Hak Tanah Pendaftaran Tanah Sporadik

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.