Definisi Hukum

Apa itu PTSL?

PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah program pemerintah untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia secara serentak, terutama tanah yang belum bersertifikat. Hasilnya adalah sertifikat tanah resmi yang diterbitkan gratis oleh BPN. Tanah girik, letter C, dan dokumen adat lainnya dapat dikonversi melalui program ini.

Dasar Hukum

Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Contoh Kasus & Penerapan

Orang tua Anda memiliki tanah warisan sejak 1970 yang hanya berbekal girik. Melalui PTSL, tanah tersebut bisa didaftarkan ke BPN dan mendapatkan SHM resmi tanpa harus membayar biaya yang besar.

Butuh bantuan terkait PTSL?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

BPN Buku Tanah Warkah Surat Ukur Girik Peta Bidang Tanah Letter C Pendaftaran Tanah Sporadik

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.