Definisi Hukum

Apa itu BPN?

BPN (Badan Pertanahan Nasional), kini bernama Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), adalah lembaga pemerintah yang berwenang mengelola seluruh urusan pertanahan di Indonesia: pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, pengukuran, penyelesaian sengketa, dan pengaturan tata ruang.
Advertisement

Dasar Hukum

Perpres No. 47 Tahun 2020 tentang Kementerian ATR/BPN

Contoh Kasus & Penerapan

Hampir semua urusan properti Anda bermuara ke BPN: mendaftarkan sertifikat baru, mengurus balik nama, melakukan pengecekan sertifikat, mendaftarkan Hak Tanggungan, atau mengurus roya. Kantor BPN ada di setiap kabupaten dan kota — dan sebagian layanan sudah bisa dilakukan online melalui aplikasi 'Sentuh Tanahku'.

Butuh bantuan terkait BPN?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Buku TanahWarkahPTSLGirikPeta Bidang TanahPendaftaran Tanah Sporadik

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.