Definisi Hukum

Apa itu Buku Tanah?

Buku Tanah adalah dokumen pertanahan yang memuat data yuridis sebuah bidang tanah: nomor sertifikat, jenis hak, nama pemegang hak, catatan pembebanan (Hak Tanggungan, sita), dan riwayat peralihan hak. Buku Tanah hanya ada di kantor BPN — pemegang hak mendapatkan salinannya dalam bentuk sertifikat tanah.

Dasar Hukum

Pasal 29–38 PP No. 24 Tahun 1997

Contoh Kasus & Penerapan

Anda ingin membeli tanah dan curiga ada sengketa. Minta PPAT atau Notaris untuk mengecek langsung ke BPN. Petugas BPN akan mengecek Buku Tanah — apakah ada catatan sita, blokir, atau sengketa yang tidak terlihat di sertifikat yang dipegang penjual.

Butuh bantuan terkait Buku Tanah?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

BPN Warkah Surat Ukur PTSL Peta Bidang Tanah Pengecekan Sertifikat

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.