Definisi Hukum

Apa itu Peta Bidang Tanah?

Peta Bidang Tanah adalah peta yang menunjukkan letak, bentuk, luas, dan batas-batas bidang tanah tertentu — hasil pengukuran oleh BPN. Peta ini merupakan dasar penerbitan sertifikat tanah. Ketidaksesuaian antara peta bidang dan kondisi fisik di lapangan sering menjadi sumber sengketa batas tanah.

Dasar Hukum

Pasal 20–26 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Contoh Kasus & Penerapan

Anda akan membeli sebidang tanah seluas 500 m². Minta penjual menunjukkan Peta Bidang Tanah dari BPN. Bandingkan dengan kondisi di lapangan — pastikan batas-batas fisik (pagar, pohon, parit) sesuai dengan yang tertera di peta. Jika ada selisih luas, selesaikan sebelum AJB ditandatangani.

Butuh bantuan terkait Peta Bidang Tanah?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

BPN Buku Tanah Warkah Surat Ukur PTSL Pemecahan Sertifikat Pengecekan Sertifikat

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.