Definisi Hukum

Apa itu Surat Ukur?

Surat Ukur adalah dokumen BPN yang memuat data fisik bidang tanah: letak, batas, luas, dan situasi tanahnya berdasarkan hasil pengukuran resmi. Surat Ukur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat tanah — terletak di lembar tersendiri dan harus ada untuk setiap sertifikat yang diterbitkan.

Dasar Hukum

Pasal 25–28 PP No. 24 Tahun 1997

Contoh Kasus & Penerapan

Sertifikat tanah Anda terdiri dari dua bagian: Buku Tanah (memuat data yuridis: nama pemilik, jenis hak) dan Surat Ukur (memuat data fisik: luas, batas, letak). Jika sertifikat Anda tidak ada Surat Ukurnya, ada masalah administratif yang perlu segera diselesaikan ke BPN.

Butuh bantuan terkait Surat Ukur?

Temukan Notaris terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta Selatan Surabaya Bandung Medan Semarang Lihat Semua Kota →

Istilah Terkait

Buku Tanah Warkah PTSL Subrogasi Pemecahan Sertifikat Peta Bidang Tanah Pengecekan Sertifikat

Baca Juga

Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris dan Batasan Kewajiban Membuka Akta di Hadapan MPD

Prinsip kerahasiaan jabatan notaris merupakan amanat Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta dan keterangan penghadap. Kewajiban membuka akta dan pemberian keterangan di hadapan penyidik hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perbedaan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Pembuktian Akta Otentik

Sistem hukum Civil Law menempatkan Notaris Latin sebagai pejabat umum independen pembuat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs). Sistem Common Law menempatkan Notary Public sebatas saksi pengesahan tanda tangan (acknowledgment) tanpa menjamin kebenaran materiil isi perjanjian. Memahami perbedaan ini krusial dalam transaksi bisnis internasional.

Biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: Panduan BPHTB, AJB, Balik Nama & Yurisdiksi Mamminasata

Panduan biaya Notaris dan PPAT Kota Makassar 2026: NPOPTKP Rp80 juta (Perda 1/2024), yurisdiksi 15 kecamatan, batas Mamminasata, sistem e-BPHTB PAMUNGKAS.