Definisi Hukum

Apa itu Lisensi HAKI?

Lisensi HAKI adalah izin yang diberikan pemilik HAKI kepada pihak lain untuk menggunakan HAKI tersebut dalam kondisi dan batas waktu tertentu. Lisensi bisa eksklusif (hanya satu penerima lisensi) atau non-eksklusif (beberapa penerima sekaligus). Perjanjian lisensi wajib dicatatkan ke DJKI agar mengikat pihak ketiga.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 42–44 UU No. 28 Tahun 2014; Pasal 76–87 UU No. 13 Tahun 2016

Contoh Kasus & Penerapan

Anda pemilik merek pakaian 'NusaWear' yang sukses. Seorang pengusaha di Surabaya ingin membuka toko dengan nama dan logo yang sama. Anda memberikan lisensi merek kepadanya: ia boleh menggunakan merek Anda selama 3 tahun, harus memenuhi standar kualitas Anda, dan membayar fee lisensi Rp 50 juta per tahun.

Butuh bantuan terkait Lisensi HAKI?

Temukan Pengacara / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
⚖️
Telaah Perkara

Sedang menghadapi sengketa terkait Lisensi HAKI?

Dapatkan review posisi hukum materiil dan opsi penyelesaian formal — somasi, mediasi, atau litigasi — dari Advokat resmi ber-BAS terdaftar di Jasha.

⚖️ Jadwalkan Sesi Telaah Kasus (Mulai Rp 30.000) →
✓ Advokat Ber-BAS•✓ Respons 1 Jam•✓ Terjadwal Resmi
Advertisement

Istilah Terkait

Pembajakan HAKIPlagiarismeRoyaltiMerek (Brand)Plagiarisme (Pelanggaran Hak Cipta)Merek DagangHak Cipta

Baca Juga

Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian: Pembuktian Asal Usul Harta Bawaan vs Harta Bersama

Harta bersama (gono gini) adalah seluruh aset yang diperoleh suami dan istri sepanjang masa perkawinan tanpa memandang atas nama siapa aset tersebut terdaftar (Pasal 35 UU No. 1/1974). Gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pasca putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata: Unsur Kesalahan, Kerugian, dan Hubungan Kausal

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan PMH menuntut pembuktian 5 unsur kumulatif: perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian riil, hubungan sebab-akibat (kausalitas), dan relativitas norma yang dilanggar.

Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan: Gugatan Lelang Eksekusi KPKNL vs Gugatan Perlawanan Debitur

Eksekusi Hak Tanggungan adalah upaya paksa penjualan aset jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pasal 6 UU No. 4/1996. Debitur dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri apabila terdapat cacat penetapan nilai limit atau pelanggaran klausul restrukturisasi utang.