Definisi Hukum

Apa itu Merek Dagang?

Merek dagang adalah tanda yang membedakan produk barang satu perusahaan dari perusahaan lain — bisa berupa nama, logo, slogan, warna, atau kombinasinya. Merek dagang wajib didaftarkan ke DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun dan bisa diperpanjang.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 1–100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Contoh Kasus & Penerapan

Anda membuat produk kopi dengan nama 'Kopi Nusantara' dan logo bintang emas. Tanpa mendaftarkan merek ke DJKI, kompetitor bisa menggunakan nama atau logo serupa tanpa bisa Anda tuntut. Setelah merek terdaftar, Anda bisa menggugat dan meminta ganti rugi jika ada yang meniru.

Butuh bantuan terkait Merek Dagang?

Temukan Pengacara Hak Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Pengalihan Hak atas MerekPendaftaran Merek (First to File)DJKINice ClassificationRoyaltiSertifikat MerekKelas MerekLisensi HAKIPerpanjangan Merek DagangEtiket MerekMerek (Brand)

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.