Definisi Hukum

Apa itu Nice Classification?

Nice Classification (Klasifikasi Nice) adalah sistem klasifikasi internasional barang dan jasa yang digunakan untuk mendaftarkan merek dagang dan merek jasa di bawah naungan WIPO (World Intellectual Property Organization). Sistem ini membagi seluruh produk dan layanan di dunia ke dalam 45 kelas klasifikasi, terdiri dari Kelas 1 hingga 34 untuk barang dan Kelas 35 hingga 45 untuk jasa.
Advertisement

Dasar Hukum

Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services

Contoh Kasus & Penerapan

Anda mendirikan brand kopi kekinian bernama 'Kopi Senja'. Anda wajib mendaftarkan merek tersebut di Kelas 30 untuk bubuk/biji kopi kemasan, serta Kelas 43 untuk layanan kafe, restoran, dan penyajian minuman kepada pelanggan di gerai.

Butuh bantuan terkait Nice Classification?

Temukan Pengacara Hak Paten / Konsultan HAKI terpercaya di kota Anda. Lihat profil, ulasan, dan hubungi langsung via WhatsApp tanpa perantara.

Pilih Kota Anda:

Jakarta SelatanSurabayaBandungMedanSemarangLihat Semua Kota →
Advertisement

Istilah Terkait

Pemeriksaan Formalitas MerekMerek JasaMasa Sanggah MerekPerjanjian Lisensi MerekMerek DagangKonsultan HAKI TerdaftarRahasia DagangIndikasi GeografisKelas Merek

Baca Juga

Peran Konsultan HKI Terdaftar dalam Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten dan Merek

Pemeriksaan substantif adalah fase terberat pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI Kemenkumham. Konsultan HKI terdaftar memiliki legitimasi resmi menyusun sanggahan atas usulan penolakan merek (Office Action) dan merumuskan deskripsi klaim paten guna memenuhi syarat kebaruan (novelty).

Prosedur Pendaftaran Paten Internasional melalui Sistem PCT (Patent Cooperation Treaty)

Panduan komprehensif prosedur pendaftaran paten internasional melalui sistem PCT di DJKI dan WIPO, mulai dari fase internasional hingga fase nasional 30 bulan.

Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Dagang: Akta Notaris, Jual Beli, dan Waris

Panduan hukum komprehensif prosedur pengalihan hak merek dagang terdaftar di DJKI. Ketahui dasar hukum Pasal 41 UU Merek, kewajiban akta otentik Notaris, syarat dokumen balik nama, biaya PNBP Rp 1.000.000, serta akibat hukum tidak dicatatkan.